Sertifikat Vaksin Bahasa Inggris

Sulitnya memperbarui sertifikat vaksin COVID-19 di situs dan aplikasi internet PeduliLindung mendominasi informasi dalam 24 jam terakhir. Media yang dipantau mengambil dari media sosial Kominfo mengenai model sertifikat vaksin yang canggih dan tangga untuk mengunduhnya.

Ditegaskan bahwa pembaruan itu menjadi sertifikat yang tersedia dalam bahasa Inggris dan diamati melalui fakta-fakta tambahan dalam bentuk jenis vaksin yang diterima dan bahwa vaksinasi diubah menjadi undang-undang dari Menteri Kesehatan. Dijelaskan, selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021, diberlakukan pedoman penggunaan kartu atau sertifikat vaksinasi bagi wisatawan jarak jauh yang menggunakan kendaraan pribadi, baik kendaraan maupun sepeda motor.

Media juga menyoroti penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhir Maret lalu bahwa pemerintah berencana untuk mengintegrasikan sertifikat vaksinasi Covid-19 agar dapat dimasukkan ke dalam standar protokol kebugaran yang baru, dan digunakan sebagai wadah untuk kegiatan positif bersama dengan fasilitas AS untuk kebijakan pengendalian dan Pencegahan gangguan (CDC).

Selain itu, media juga mengangkat alasan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi bahwa berdasarkan fakta realtime dari gugus tugas Covid-19, Indonesia telah mencapai 33.176.029 vaksinasi pertama, dan 14.267.980 vaksinasi kedua sebagai Selasa (6/7/2021). .

PPKM Darurat

Masalah seputar PPKM Darurat tetap tampak dalam informasi dalam 24 jam terakhir. Kesulitan yang diangkat adalah kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi terburuk dari pandemi COVID-19, yang hingga saat ini kisaran luar biasa setiap hari terus meningkat.

Media mengangkat pernyataan melalui Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi dalam konferensi pers, Kamis (8/7/2021) bahwa otoritas melalui Kementerian Kesehatan menjamin bahwa mungkin ada cukup pengiriman perawatan obat pada tahap tertentu dalam Penegakan Darurat. pembatasan waktu luang masyarakat (PPKM). Mengenai beberapa yang mengalami kekosongan di pasar, kemungkinan akan segera diadakan.

Ia memastikan fasilitas termasuk penyediaan mekanisme unique access scheme (SAS) dapat segera diselenggarakan oleh Badan POM untuk memudahkan akses obat, dan meminta Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian agar segera mengalokasikan vaksin untuk perekonomian. zona, serta agar Kamar Dagang dan Perusahaan Indonesia ingin mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.

Sementara itu, terkait dengan aturan WFO dan WFH, diusulkan revisi untuk bidang-bidang yang masuk dalam kelas penting dan tidak kritis dan vital, sehingga bisa lebih disesuaikan dengan kebijakan periode PPKM Darurat. Menurut Juru Bicara Dedy, usulan revisi kawasan kritis mencakup tiga hal. Pertama, di sektor keuangan dan perbankan, diusulkan untuk asuransi penutup terbaik, bank berorientasi dukungan pelanggan, kisaran harga pensiun, dan lembaga moneter.

2d, sektor pembangkitan informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, pusat statistik, internet, pos, dan pekerja media tentang peran penyebarluasan data yang profesional dan akurat dari otoritas kepada masyarakat umum. 1/3, industri berorientasi ekspor, untuk semua bidang di atas, dapat berfungsi dengan potensi maksimal 50 persen tenaga kerja. (lry)